Indra7dilaga's Blog

Maret 20, 2010

Konsep sosioolgi politik sebagai ilmu Negara dan sebagai ilmu kekuasaan

Filed under: Tak Berkategori — Tag: — indra7dilaga @ 3:19 pm

Sosiologi politik merupakan sebagai ilmu Negara berarti menempatkannya dalam klasifikasi ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat-masyarakat yang dipelajari. Sosiologi politik dalam pengertian ini berbeda dari sosiologi keluarga, sosiologi kota, sosiologi agama, sosiologi etnik atau kelompok minoritas. Konsep lain yang lebih modern menganggap bahwa darinsosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas komando, di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsep ini berasal dari Leon duguits, ahli hokum perancis yang dinamakan perbedaan antara yang memerintah (goverments) dan yang diperintah (gouvernes)
Sosiologi politik adalah
Konsep sosiologi politik menyangkut empat konsep yaitu sosialisasi politik, partisipasi politik, rekruitmen politik dan komunikasi politik.
a. Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik, sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkunga cultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkuatan. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik merupakan proses pengenalan seseorang terhadap sistem politik untuk menentukan persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.
b. Partisipasi politik adalah ketertiban individu samapai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena itu partisipasi politik berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
Dapat disimpulkan bahwa bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang terhadap sistem politik pada bermacam tingkatan.
c. Rekruitmen politik adalah suatu proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Dan prekrutan ini dapat melalui dua arah yaitu yang sifatnya formal maupun tidak formal. Konkritnya perekrutan politik merupakan proses pendaftaran seseorang untuk mendapat sebuah jabatan.
d. Komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dan itu merupakan proses kejadian yang berkesinambungan, melibatkan pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. proses pengalokasian informasi dari sistem politik kepada sistem politik dan sistem sosial.

SEJARAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Filed under: Tak Berkategori — indra7dilaga @ 2:56 pm

A. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pendidikan Kewiraan
Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan.
2. Perkembangan kurikulum dan materi Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal darai PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di PT, di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di PT.
b. Berdasarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara

B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Kep. Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa “Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi”.
Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen dikti No. 267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan disamping membahas tentang PPBN juga dimembahas tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Sebutan Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga negara dengan negara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup:
1. Tujuan Umum
Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara.
2. Tujuan Khusus
• Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagawai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
• Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional
• Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

C. Perkembangan Materi Pendidikan Kewarganegaraan
1. Awal 1979, materi disusun oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti yang terdiri dari Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, politik dan Strategi Nasional, Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional, sistem Hankamrata. Mata kuliah ini bernama Pendidikan Kewiraan.
2. Tahun 1985, diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti, terdiri atas pengantar yang bersisikan gambaran umum tentang bahan ajar PKn dan interelasinya dengan bahan ajar mata kuliah lain, sedangkan materi lainnya tetap ada.
3. Tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang bahan ajarnya disusun kembali oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti dengan materi pendahuluan, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik strategi nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
4. Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi pengantar dengan tambahan materi demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional
5. Tahun 2002, Kep. Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 materi berisi pengantar sebagai kaitan dengan MKP, demokrasi, HAM, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.

D. Objek Pembahasan PKn

Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formal.
Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKn adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.
Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
Objek pembahasan PKn menurut Kep. Dirjen Dikti No. 267/dikti/Kep./ 2000 meliputi pokok bahasan sebagai berikut:
1. Pengantar PKn
a) Hak dan kewajiban warga Negara
b) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
c) Demokrasi Indonesia
d) Hak Asasi Manusia
e) Wawasan Nusantara
f) Ketahanan Nasional
g) Politik dan Strategi Nasional
E. Rumpun Keilmuan
PKn (Kewiraan) dapat disejajarkan dengan civics education yang dikenal diberbagai negara. PKn bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi, dsb.

F. Landasan Hukum
1. UUD 1945, Alinea kedua dan keempat, Pasal 27 (1), Pasal 30 (1), Pasal 31 (1).
2. UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI (jo. UU No. 1 tahun 1988).
3. UU No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Kep. Dirjen Dikti No. 267/dikti/kep./2000 tentang penyempurnaan kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) PKn pada PT di Indonesia.

Februari 22, 2010

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Filed under: Tak Berkategori — indra7dilaga @ 5:54 am

I. Identitas :
1. Sekolah : SMP Negeri 1 Ngaglik
2. Kelas/semester : VIII/1 (satu)
3. Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
4. Pertemuan : Pertama
5. Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

II. Standar Kompetensi :
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
III. Kompetensi Dasar :
2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia

IV. Indikator
1. Menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan terhadap konstitusi
2. Menguraikan penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang berlaku di Indonesia
3. Mengemukakan contoh penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku
4. Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia

V. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu mendeskripsikan penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang berlaku di Indonesia
2. Menguraikan penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang berlaku di Indonesia
3. Siswa dapat menunjukan contoh penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang berlaku di Indonesia
4. Siswa dapat menganalisis penyimpangan-penyimpangan konstitusi yang berlaku di Indonesia

VI. Materi pembelajaran

Bentuk-bentuk penyimpang terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia
A. Periode Berlakunya UUD 1945 (18 Agust 1945-27 Desember 1949)
Penyimpangan Konstutional dalam kurun waktu ini, antara lain sebagai berikut:
1. Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi dari pembantu pemerintah menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Seharusnya tugas-tugas itu dikerjakan oleh DPR dan MPR.
2. sistem kabinet presidensial berubah menjadi cabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 11 November 1945 kemudian disetujui oleh presiden.

B. Periode berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
Penyimpangan konstusional dalam kurun waktu ini, antara lain sebagai berikut:
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).Perubahan tersebut berdasarkan pada Konstitusi RIS.
2. Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan Senat.

C. Periode Berlakunya UUDS 1950 (17 agustus 1950-5 Juli 1959)
Akibat dari perubahan yang berbeda dengan UUD 1945 adalah tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang akibatnya sering bergantinya kabinet.

D. Periode Berlakunya kembali UUD 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
Indonesia berhasil mengadakan pemilu untuk memilih anggota DPR pada tahun 1955. Tugasnya adalah untuk membuat rancangan Undang-undang untuk mengganti UUDS 1950. Pada tanggal 10 November 1956, Konstituante bersidang di Bandung. Namun sudah lebih dari 2 tahun tidak ada hasilnya. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Dekrit Presiden yang isinya, antara lain berlakunya kembali UUD 1945.
 Pemerintahan Orde Lama
1. Presiden telah mengeluarkan produk legislatif yang
2. pada hakikatnya adalah undang-undang dalam
3. bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR.
4. MPRS dengan ketetapan No. I/MPRS/1960 telah mengambil keputusan menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita”.
5. Konsepsi Pancasila berubah menjadi Konsepsi Nasakom.
6. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, dan membentuk DPRGR
7. Presiden membentuk MPRS, dan seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
8. Presiden diangkat seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963
 Pemerintahan Orde Baru
1. Penyelenggaraan Negara yang bersifat otoriter
2. Presiden menjabat selama 32 tahun sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi

VII. Metode Pembelajaran :
1. Ceramah bervariasi
2. Diskusi

VIII. Media Pembelajaran
1. Powerpoint
2. Catatan guru
3. Gambar / foto
4. Bahan dari internet

IX. Kegiatan Pembelajaran
No Kegiatan pembelajaran Alokasi Waktu (80 menit)
1. Pendahuluan :
– Apersepsi
Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan, kelas dll)
– Memotivasi
Penjajagan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan
– Informasi kompetensi yang akan dicapai 15 menit
2. Inti
– Mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan dengan memberikan gambaran materi secara global
– Penyampaian materi secara simultan
– Memberikan waktu kepada siswa untuk memperesentasikan materi yang telah diajarkan
– Memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi 55 menit
3. Penutup :
– Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah disamapaikan
– Memberikan salam penutup 10 menit

X. Penilaian Hasil Belajar
Instrument penilaian :
1. Keaktivan bertanya (respons siswa) : 50 %
2. Diskusi : – Aktiv : 40 %
– Tidak aktiv : 10 %

XI. Sumber Belajar
1. Internet
2. Majalah
3. Buku paket PKn SMP kelas VIII
4. Buku-buku sumber yang relevan

Mengetahui : Yogyakarta, 20 februari 2010
Kepala sekolah SMP 1 Ngaglik Guru mata pelajaran

Surtono, M.Pd Indra Bangsawan
NIP : 0254005421 NIM : 07401241021

Januari 4, 2010

Suasana Perkuliahan menjenuhkan

Filed under: Tak Berkategori — indra7dilaga @ 4:21 pm

Terkadang dalam segelintir aktivitas perkuliahan memang sedikit membosankan peristiwa semacam itu terjadi dominan karena metode pembelajaran yang digunakan hampir oleh semua dosen yaitu metode ceramah bervariasi,, setelah menjelaskan panjang lebar alias ceramah,,   diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang juga terkadang munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dikehendaki oleh sebhagian mahasiswa dalam kelas itu,,.  Namun itulah bentuk keragaman idealisme mahasiswa,.

Beranjak dari situ ada sisi lain yang terkadang meresahkan mahasiswa, yaitu korupsi waktu yang dilakukan oleh para dosen seperti itulah yang popular di dalam kelas, jadi dosen dengan diberikan waktu 90 menit untuk mengajarkan satu mata kuliah (2 sks) terkadang tidak cukup, sehingga apa memang tidak mengetahui atau mengetahui namun membiarkan,   sehingga sering kali terjadi suasana perkuliahan yang sudah tidak nyaman lagi karena pikiran mahaiswa sudah tidak fokus dengan apa yang dipaparkan oleh dosen, mereka sudah pengen beranjak dari bangku yang sedang diduduki., dan berakhirnya tragedi semacam ini biasanya karena ada sindiran, celetukan, dan seperti meliat jam berulang kali yang dilakukan oleh mahasiswa, dan bahkan pernah ada mahasiswa yang pura-pura adzan ketika waktu perkuliahan sudah habis karena memang sudah hafal betul dengan dosen tersebut kalau beliau kurang memperhatikan waktu berakhirnya perkuliahan,,

Pertanyaannya sekarang,,!!
Mengapa dosen melakukan hal semacam itu ??   karena dalam perkuliahan dosen mengejar target pembelajaran yang harus dicapai dalam satu pertemuan atau dalam satu semester ,!!,
Dan dari semua itu solusi yang bisa penulis tawarkan yaitu jika memang materi mata kuliah tersebut masih ada yang harus paparkan dan ada target materi ajar yang harus dicapai,, bisa melalui dengan istilah memanfaatkan internet yaitu dengan memberikan materi-materi via internet, jadi mahasiswa bisa langsung mendownload dan mempelajarinya materi suatu mata kuliah lalu mendiskusikan dan hal-hal yang kurang dimengerti bisa disampaikan di dalam kelas pada saat pertemuan selanjutnya,.

Terimakasih dan mohon maaf sesudahnya …,:))

November 22, 2009

Pendidikan Karakter anak

Filed under: Artikel — indra7dilaga @ 11:48 am

Oleh :  Indra Bangsawan

Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti, yaitu pendidikan yang melibatkan tiga aspek yakni aspek pengetahuan, perasaan dan tindakan. Pendidikan karakter menjadi berbeda dengan pendidikan moral karena pendidikan moral hanya terfokus pada pengetahuan tentang moral saja (lagi-lagi hanya menekankan aspek kognitif) Pendidikan karakter pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter seorang anak akan mampu manguasai emosinya, karena anak yang memiliki masalah dengan emosinya biasanya akan mengalami kesulitan dalam proses belajar dan bergaul karena tidak mampu menggontrol emosinya. Dan sebaliknya anak atau remaja yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi tinggi akan terhindar dari masalah-masalah yang umum terjadi pada remaja seperti tawuran, minuman keras, pergaulan seks bebas dan kenakalan remaja lainnya. Pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, apabila anak tersebut mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya maka anak tersebut akan berkarakter baik, dan sebaliknya apabila dari dalam keluarga anak tersebut sudah tidak mendapatkan pendidikan karakter yang baik maka anak akan kesulitan dalam menggontrol emosinya, dan biasanya kegagalan orangtua dalam mendidk karakter anak-anaknya disebabkan seperti orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau bisa jadi karena orangtua lebih mementingkan aspek kognitif anak saja. Perlu di ingat bahwa bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangannya.  Karena melihat sesuai fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga, sejahtera. Dan Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan (karakter) dan pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum dan lain-lain, dan kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang dan lain sebagainya, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Dan pola asuh orangtua terhadap anak dapat digolongkan menjadi tiga yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis :

  1. Pola asuh otoriter Cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan kelekatan emosi orangtua dan anak sehingga antara orang tua dan anak seakan memiliki dinding pembatas yang memisahkan orang tua dengan si anak. Badingah,1993; menunjukan bahwa ada keterkaitan antara faktor keluarga dan tingkat kenakalan keluarga, di mana keluarga yang broken home, kurangnya kebersamaan dan interaksi antar keluarga, dan orang tua yang otoriter cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah. Pada akhirnya, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas karakter anak
  2. Pola asuh permisif Cenderung memberi kebebesan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimana pun anak tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik mana yang salah. Dengan memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah.
  3. Pola asuh demokratis Pola asuh yang ini lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak. Hal ini dapat dilihat bahwa orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggungjawab. Sementara, orangtua yang otoriter merugikan, karena anak tidak mandiri, kurang tanggungjawab serta agresif, sedangkan orangtua yang permisif mengakibatkan anak kurang mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah.

Anak yang dididik dengan cara demokratis umumnya cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan-tindakan yang konstruktif atau dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. Di sisi lain, anak yang dididik secara otoriter atau ditolak memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan agresivitasnya dalam bentuk tindakan-tindakan merugikan. Sementara itu, anak yang dididik secara permisif cenderung mengembangkan tingkah laku agresif secara terbuka atau terang-terangan.

Kegagalan keluarga dalam melakukan pendidikan karakter pada anak-anaknya, akan mempersulit institusi-institusi lain di luar keluarga termasuk sekolah dalam upaya memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak-anak mereka dalam keluarga. Dan tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai mengajar karakter. Tidak peduli apa keadaan, atau siapa yang terlibat, semua orang dapat memperoleh manfaat dari pendidikan karakter. Baik Anak-anak dan orang dewasa akan melihat perubahan positif dalam kehidupan mereka saat ini program pendidikan karakter diikuti. Dengan itu, kita memiliki masyarakat yang berfungsi mengendalikan diri, hormat individu, yang berpikir sebelum mereka bertindak dan mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka sebelum memutuskan arah tindakan-tindakan yang diperlukan.

Selain dalam keluarga pendidikan karakter juga selalu diasah dalam pendidikan formal seperti di sekolah, Peran pendidikan akan sangat penting, dimana pendidikan tidak hanya berperan sebagai wahana untuk transfer ilmu, akan tetapi juga untuk pendidikan karakter. Peran pendidik akan lebih berat tentunya, karena ia tidak hanya berperan untuk Ada sebagian dari mereka menyatakan bahwa pendidikan kita sekarang ini harus direformasi, karena apa yang selama ini diajarkan tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam perubahan karakter manusia yang berujung pada karakter  dan sistem pendidikan saat ini difokuskan pada standar meningkatkan prestasi akademik. Namun, seperti kita menganggap dunia di mana kita hidup, kita memahami pentingnya membantu siswa untuk belajar jauh lebih banyak daripada mata pelajaran yang mereka pelajari. Seperti yang ada disekolah-sekolah maupun yang terjadi diperguruan tinggi sekalipun, pendidikan kognitifnya jauh lebih banyak porsinya dibandingkan dengan pendidikan karakter, sehingga siswa ataupun mahasiswa hanya cerdasa dalam bidang konitif saja sedangkan afektifnya kurang menguasai dan ini akan mengahasilakan output-output yang gagal.  Meskipun semua pihak bertanggung jawab atas pendidikan karakter calon generasi penerus bangsa atau anak-anak, namun keluarga dan sekolah memegang peran penting dalam pendidikan karakter anak. Untuk membentuk karakter anak keluarga dan sekolah harus memenuhi tiga syarat dasar bagi terbentuknya kepribadian yang baik, yaitu maternal bonding, rasa aman, dan stimulasi fisik dan mental.

Terima kasih,,,,,……………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

November 21, 2009

SAYATAN HATI

Filed under: Artikel — indra7dilaga @ 2:19 pm

Dalam gelap mencekam suram

Emas kuharapkan tuk hangatkan ku

Kapal yang berlayarpun karama

Putri rembulanpun enggan berpangku

Angin berbisik, menyayat hati merpati

Tumpahan garam menyelimuti sang merpati

Terseretnya ke gurun gersang

Abuku pun terbang tanpa arah dan tak terbilang

Luka ku bawa berenang, mengejar surya di lautan

Luasnya biru kini merah di ubahnya

Tak terasa lagi luka itu

Surya pun menjauh dari kelopaku

Darah pun enggan berjalan dalam tubuhku

Tenangku dalam tidurku.

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.